Kemenag Klaim Kenaikan Biaya
Jakarta – Rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) pada 2023 terus mengundang polemik. Banyak penolakan yang masuk lantaran dinilai terlalu mendadak dan merugikan calon jemaah haji (CJH) yang berangkat tahun ini.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, CJH akan kelimpungan jika harus menyiapkan dana tambahan Rp 30 jutaan dalam waktu singkat. Terlebih, mayoritas CJH harus menabung bertahun-tahun untuk bisa mendaftar haji. ”Angka itu cukup besar. Jika ada perubahan mendadak atas nama istitho’ah, akan sangat merugikan jemaah yang berangkat tahun ini,” ujarnya kemarin (22/1).
Dia menyebut perubahan proporsi biaya haji yang diusulkan pemerintah, yakni 70 persen ditanggung jemaah dan 30 persen subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji, harus disosialisasikan terlebih dahulu.
”Penerapan skema baru ini perlu waktu dan sosialisasi panjang agar tidak merugikan calon jemaah haji,” tegas politikus PKB itu. Yang pantas dipertanyakan, lanjut dia, kenaikan diusulkan saat pemerintah Saudi justru menurunkan paket biaya haji, baik bagi jemaah domestik maupun luar negeri.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengamini adanya penurunan biaya paket layanan haji. Besarnya sekitar 30 persen dari harga yang ditetapkan tahun lalu. Namun, menurut dia, penurunan itu telah diperhitungkan dalam usulan BPIH 2023.
Menurut Hilman, yang diturunkan adalah paket layanan haji khusus tanggal 8 sampai 13 Zulhijah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna/masyair). Untuk warga domestik, pemerintah Saudi menawarkan empat paket layanan masyair. Yakni, SAR 10.596–11.841 (sekitar Rp 43 juta–Rp 48 juta), SAR 8.092–8.458 (sekitar Rp 33 juta–Rp 34,5 juta), dan mulai SAR 13.150 (sekitar Rp 53,6 juta).
Saudi juga menawarkan paket keempat, mulai SAR 3.984 (sekitar Rp 16 juta), tapi tanpa layanan di Mina. Hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah.
”Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu, karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan,” paparnya.
Dengan begitu, kata dia, terkait paket layanan masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun. Kisarannya 30 persen. ”Dan itu sangat signifikan,” tegasnya.
Hilman mengatakan, tahun lalu paket layanan haji (masyair) mencapai SAR 5.656,87. Tahun ini, pihaknya berhasil bernegosiasi sehingga ada penurunan menjadi SAR 4.632,87. Jadi, dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga.
Kendati begitu, lanjut dia, yang perlu ditekankan adalah jika komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. Baik di Jeddah, Makkah, maupun Madinah.
Selain itu, usulan BPIH memperhatikan komponen kurs dolar (USD) dan riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs USD 1 dan Rp 4.080 untuk kurs SAR 1. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp 3.846, sedangkan kurs USD sebesar Rp 14.425.
”Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur,” ungkapnya. (jpg)
