JAKARTA – PT Pertamina (Persero) siap berperan secara signifikan dalam mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Ini dilakukan sebagai langkah untuk mengoptimalkan sumber daya di dalam negeri.
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati berkeyakinan langkah ini sejalan dengan Pertamina yang memiliki infrastruktur dan bisa dioptimalkan untuk penetrasi EV serta memiliki data segmentasi karakteristik, mobilitas, dan kemampuan membeli.
“Dengan cadangan nikel yang ada di Indonesia, kami bisa memproduksi baterai dan meningkatkan penetrasi EV,” kata Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia, World Economic Forum, di Davos, Swiss, Senin (23/1).
Selain itu, kata Nicke, Pertamina juga memiliki lebih dari 7.400 SPBU, 6.100 Pertashop, dan 63.000 outlet LPG. Oleh sebab itu, Pertamina yakin dan siap untuk berkolaborasi dengan pihak lain dari berbagai negara untuk mengembangkan baterai EV dan mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki.
Komitmen ini sejalan dengan rekomendasi yang diajukan oleh Gugus Tugas Energi, Keberlanjutan dan Iklim B20 atau Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate / B20-TF ESC yang salah satunya mengajukan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV).
Lebih lanjut, perusahaan pelat merah ini mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan dan aksi kebijakan. Terutama soal cara mempercepat penetrasi EV di setiap negara.
“Rekomendasi kebijakan tersebut antara lain percepatan penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta meningkatkan ketahanan energi,” jelas Nicke Widyawati yang juga menjabat sebagai Ketua B20-TF ESC selama G20 tahun 2022.
Dalam hal ini, untuk mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, kata Nicke, Pertamina menargetkan efisiensi energi, dengan elektrifikasi menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Ada target efisiensi energi sisi permintaan, bagaimana mengelola efisiensi energi dari sisi permintaan, dan kami percaya elektrifikasi menjadi faktor kunci keberhasilan,” imbuhnya.
Dalam acara yang bertema “Indonesia Economic Development Through Downstream Industries and Inclusive Partnership”, Nicke juga menyoroti perlunya pembiayaan, terutama dari negara maju. Mengingat transisi energi ke energi terbarukan membutuhkan investasi modal yang sangat besar sehingga diperlukan dukungan investasi dari negara maju.
Lalu, rekomendasi kebijakan kedua, adalah perlunya memastikan transisi yang adil dan terjangkau. Dalam rekomendasi tersebut, Nicke menyoroti perlunya mempersiapkan transisi yang berkeadilan dari sektor yang terdampak transisi energi terhadap sektor terkait.
Ia menyebutkan perlunya memastikan praktik berkelanjutan dalam akses mineral untuk membangun infrastruktur energi baru yang bersih dan rendah karbon, termasuk kendaraan listrik. Lalu rekomendasi ketiga adalah perlunya peningkatan ketahanan energi.
“Kami membutuhkan kerangka kerja dan regulasi seperti insentif untuk mempromosikan dan mengakselerasi ekosistem EV,” tandas Nicke. (jpc/**)
