Wartapekan.com,Rokan Hulu – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menerima kunjungan kerja dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, S.E., M.Si., yang memimpin langsung inspeksi sejumlah proyek strategis daerah pada Rabu (10/12/2025). Kunjungan ini menjadi bagian penting dari pengawasan melekat BPKP untuk memastikan setiap penggunaan anggaran publik berjalan transparan, efektif, dan akuntabel.
Didampingi Bupati Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Hj. Sumiartini, serta Dirut RSUD Rohul dr. Zuldi Afki, Sp.P., rombongan meninjau dua titik pembangunan prioritas: Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang baru rampung dan Gedung 6 Lantai RSUD Rohul yang telah lama terbengkalai hampir satu dekade.
Dalam kesempatan tersebut, Evenri menyampaikan bahwa hasil peninjauan visual menunjukkan kedua proyek berada dalam kategori “On The Track”. Menurutnya, progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan telah mendapatkan pendampingan dari BPKP sejak tahap awal.
“Secara visual, pembangunan Gedung DPRD dan fasilitas RSUD Rohul sudah On The Track. Dari awal perencanaan, kami terus mengawal agar semua berjalan sesuai standar,” ungkap Evenri.
Meski demikian, BPKP tetap menekankan sejumlah koreksi teknis. Untuk bangunan baru di kawasan RSUD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 sekitar Rp 5 miliar, BPKP mengingatkan agar kontraktor memastikan kualitas prioritas, termasuk perbaikan atap dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Catatan serupa juga diberikan terhadap Gedung DPRD yang baru selesai dibangun. BPKP telah menyerahkan daftar pembenahan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Rohul, mencakup sejumlah area di sisi depan dan bagian interior gedung.
Sorotan utama BPKP adalah rencana lanjutan pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rohul yang telah mangkrak sekitar 9 tahun dan akan kembali dikerjakan pada Tahun Anggaran 2026. Evenri menegaskan bahwa proyek ini hanya dapat dilanjutkan setelah melalui audit fisik menyeluruh serta pemeriksaan biaya pembangunan awal.
“Kami mendukung penuh kelanjutan pembangunan gedung RSUD, tetapi audit fisik dan audit biaya awal wajib dilakukan. Ini untuk memastikan dasar bangunan aman serta mencegah masalah hukum di kemudian hari,” tegas Evenri, yang juga merupakan putra daerah Ujungbatu, Rohul.
Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan BPKP kepada dinas terkait. Ia juga memastikan bahwa DPRD telah mengusulkan penganggaran lanjutan proyek RSUD.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati Rohul mengenai rencana pinjaman daerah sebesar Rp 146 miliar, yang juga masuk dalam Rancangan KUA-PPAS TA 2026. Komitmen kami jelas, pelayanan kesehatan masyarakat harus meningkat,” ujar Sumiartini.
Dirut RSUD Rohul, dr. Zuldi Afki, menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPKP dan memastikan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi mempercepat kelanjutan pembangunan fasilitas kesehatan strategis tersebut.(Fan)
