Bahas Evaluasi Gubernur, DPRD Rohul Matangkan Ranperda APBD 2026

9

Wartapekan.com, Rokan Hulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Anggaran menggelar rapat pembahasan terkait hasil evaluasi Gubernur Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026, Selasa (20/01/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Rokan Hulu tersebut dihadiri pimpinan serta anggota Badan Anggaran DPRD bersama jajaran perwakilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Agenda utama pertemuan difokuskan pada penelaahan berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Riau terhadap dokumen Ranperda APBD 2026.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat membahas secara rinci setiap poin evaluasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Sejumlah bagian dalam rancangan anggaran turut disesuaikan agar penyusunan APBD tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.
Salah seorang peserta rapat menyampaikan bahwa proses pembahasan evaluasi tersebut merupakan tahapan penting sebelum Ranperda APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

 

“Pembahasan ini dilakukan agar Ranperda APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus tetap mengakomodasi program prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Selain itu, rapat tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menyempurnakan dokumen anggaran daerah. Sinergi kedua lembaga dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembahasan ini, Ranperda APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026 diharapkan segera rampung setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, dokumen tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengelolaan anggaran daerah dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu,” tutupnya. (Fan)