PEKANBARU – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Apjatel) Riau, Senin (3/11/2025), berakhir tanpa hasil.
Hearing yang dijadwalkan membahas penataan kabel internet yang semrawut di Pekanbaru itu terpaksa ditunda setelah pihakpihak yang diundang tidak menghadirkan pejabat pengambil keputusan.
Sejumlah OPD seperti DPMPTSP, Satpol PP, dan Dinas PUPR hanya mengutus pejabat setingkat kepala bidang. Situasi makin memanas ketika Apjatel tidak hadir sesuai undangan, dan baru mengirim perwakilan dua jam setelah jadwal dimulai.
Kondisi ini membuat Ketua Komisi I, Robin Eduar, kehilangan kesabaran.
“Yang paling tidak menghargai itu Apjatel. Kita undang pukul 09.30, mereka baru datang pukul 11.30. Akhirnya kami minta pulang. Ini tidak menghargai lembaga DPRD,” tegas Robin.
Hearing tersebut sejatinya melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait penyusunan regulasi dan langkah penataan kabel fiber optik yang berantakan di ruang publik.
Robin menilai ketidakhadiran pejabat terkait menunjukkan ketidakseriusan menangani masalah yang sudah banyak meresahkan masyarakat.
“Ini bukan persoalan sepele. Kabel dan tiang internet yang semrawut sudah membahayakan warga. Perusahaan telekomunikasi harusnya paham dampaknya,” ujarnya.
Robin mengungkapkan, berdasarkan data DPRD, tidak satu pun perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Pekanbaru memiliki izin operasional resmi, meski setiap hari mereka memasang kabel dan menanam tiang baru. la mendesak Pemko Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap operator yang tidak patuh aturan.
“Kita minta, kalau mereka tak mau urus izin, cabut saja tiangnya. Tidak perlu disegel lagi, karena sudah terlalu sering diingatkan,” katanya.
Komisi I menjadwalkan ulang hearing tersebut pada waktu yang belum ditentukan, sambil menegaskan bahwa pembahasan harus dihadiri langsung pejabat berwenang dan perwakilan resmi perusahaan telekomunikasi. (adv)
